MUBA,lintaspost,co.id,,– Pelaksanaan APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 menuai sorotan.mayoritas kegiatan yang bersumber dari APBD diduga dialihkan hampir sepenuhnya untuk Pokir DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.
Kabar ini tentunya menjadi buah bibir ditengah masyarakat.kegiatan pembangunan yang diharapkan tetap sasaran diprediksi akan dipenuh praktik penyalahgunaan pokir.
Hal ini sontak memicu tanggapan dari berbagai pihak, salah satunya dari DPC Pro Jurnalismedia Siber Kabupaten Musi Banyuasin.
Ketua PJS Muba Riyansyah Putra SH CMSP mengingatkan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berhati-hati dalam penggunaan APBD Tahun 2026.
Menurutnya, kondisi kegiatan APBD yang dipenuhi pokir dapat menjadi ladang empuk bagi oknum-oknum berbagi jatah proyek dan sehingga merampok hak masyarakat.
“Memaksakan pokir masuk APBD Tahun 2026 adalah kesalahan besar.penyusunan APBD jangan didasari keinginan anggota dewan tapi kebutuhan dari masyarakat,”ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pokir yang selama ini sering diakomodir justru tidak berpihak kepada masyarakat.
Tentunya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin perlu mengevaluasi kebijakan yang diambil agar potensi kerugian masyarakat tidak terjadi kedepan.
“Banyak proyek dari pokir tidak tepat sasaran,kemudian mayoritas kasus penyalahgunaan pokir terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin.usulan-usulan pokir perlu dipastikan agar tidak tumpang tindih tujuan untuk masyarakat namun jadi ladang cuan bagi anggota dewan,”pungkasnya.
( Frengki )
