MUBA, lintaspost.co.id, – Dana Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat bisa menjadi peluang terjadinya tindak pidana korupsi jika dikelola tidak transparan.
Mencegah hal ini terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin, Ketua PJS Muba Riyansyah Putra SH CMSP mengingatkan Pemerintah Kabupaten Muba dan DPRD Muba agar benar-benar matang dalam mengelola anggaran pokir.
“Sudah banyak kasus korupsi terjadi berawal dari pokir ini dan modusnya beragam seperti ada anggota dewan yang meminta fee pokir ke pemerintah daerah.kami ingatkan Pemkab Muba mematuhi aturan pokir,”ujarnya.
Selain itu, Riyan menyampaikan bahwa pokir ini kerap kali disusupi kepentingan pribadi hingga adanya transaksi anggaran menyimpang dari prinsip akuntabilitas.
Ketua PJS Muba berharap Pemkab Muba dan DPRD Muba pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan pokir.
“Pokir ini bukan untuk alat transaksi kepentingan dan bukan ruang untuk komproni dan negosiasi.jadi anggaran pokir ini wajib dikelola dengan sesuai regulasi, jangan sampai OTT ke 3 kalinya terjadi di Kabupaten Muba,”tukasnya.
( F )
